Sikap Pemerintah Terhadap RUU Keinsinyuran

Print

Indonesia sampai saat ini belum memiliki Engineer Act sebagai bentuk peraturan yang secara komprehensif mengatur dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap profesi insinyur. Di sisi lain, sudah banyak negara yang memiliki engineer act yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Canada dan negara-negara lain. Secara umum pengaturan mengenai keinsinyuran sangat dibutuhkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya dasar hukum yang mengatur praktek keinsinyuran secara lebih sistemik dan profesional.

Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran dinilai sangat strategis untuk mencegah kesalahan dan kelalaian praktek keinsinyuran yang dapat merugikan masyarakat, mengatasi pekerjaan teknologi dan alih teknologi, mengamankan investasi dan anggaran pembangunan, mengembangkan keinsinyuran dan teknologi, serta penyetaraan kualifikasi dan kompetensi insinyur Indonesia dengan insinyur dari negara lain.

Sehubungan dengan surat Mensesneg no. B-1905/M.sesneg/D-4/PU.00/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Rancangan Undang Undang tentang Keinsinyuran, pada Selasa 22 Januari 2013 bertempat di Ruang rapat Mahakam, Lantai III, Gedung A.A Maramis II, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diadakan rapat pembahasan RUU tentang Keinsinyuran.

Rapat dipimpin oleh Eddy Abdurrachman selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan agenda Penyusunan Sikap Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undnag tentang Keinsinyuran dan menentukan Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Keinsinyuran dengan DPR RI.

Mengawali rapat, Eddy Abdurrachman menyampaikan bahwa DPR RI dengan surat Nomor LG/11984/DPRRI/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 menyampaikan surat kepada Presiden yang menyampaikan usul inisatif DPR RI mengenai RUU tentang Keinsinyuran, yang meminta Presiden untuk dapat menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tentang Keinsinyuran dengan DPR RI.

Selanjutnya Eddy Abdurrachman .menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas RUU yang diajukan DPR RI dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh hari) sejak surat Pimpinan DPR RI diterima, oleh karena itu diharapkan dalam rapat kali ini kita dapat memutuskan Menteri yang akan menjadi koordinator serta sikap Pemerintah terkait dengan RUU tentang Keinsinyuran,” ujarnya.

Pada kesempatan penyampaian pendapat dari masing-masing perwakilan instansi terkait, Sapta selaku perwakilan dari Setneg menyampaikan bahwa Materi substansi RUU Keinsinyuran sebagian besar sudah diatur dalam UU No.12 Tahun 2012, UU 18 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2003. RUU ini kurang sesuai jika dituangkan kedalam bentuk Undang-Undang., lebih tepat jika dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun jika tetap akan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang maka materi substansinya harus dilengkapi agar sesuai dengan pengaturan materi muatan Undang-Undang,” Ujar Sapta.

Sapta menambahkan, apabila dilihat dari substansi yang diatur didalam RUU tentang Keinsinyuran ada 5 (lima) Kementerian yang terkait yakni Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kemeneterian Riset dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM.

Dadit Herdikiagung Asisten Deputi Legislasi Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi menyatakan bahwa RUU Keinsinyuran ini dibuat bertujuan untuk melindungi Insinyur dalam negeri dari serbuan Insinyur asing yang ada di Indonesia, mengembangkan Insinyur dalam negeri, Selain itu RUU ini diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kelalaian yang ditimbulkan oleh kegiatan keinsinyuran”,lanjut Dadit.

Perwakilan Kementerian PU, Bambang Guritno pada kesempatannya menyampaikan apabila dilihat dari substansi RUU Keinsinyuran ini lebih banyak mengatur mengenai serifikasi dan registrasi, hal ini dinilai kurang tepat karena seharusnya hal yang diutamakan diatur dalam RUU ini adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberdayaan Insinyur dan manfaat bagi masyarakat.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementarian PU, Kementerian Tanaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Sekretariat Negara ditutup dengan menghasilkan beberapa keputusan, yakni: 1)Pembahasan substansi RUU Keinsinyuran diputuskan oleh 5 (lima) Kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementarian PU, Kementerian Tanaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM, 2)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator penyusunan dan pembahasan RUU Keinsinyuran dan sekaligus mengkoordinasikan penyusunan Daftar Inventaris Masalah.

Sumber: http://www.ristek.go.id

Last Updated ( Saturday, 16 March 2013 13:49 )