No |
Peraturan |
Download |
1 |
Surat Edaran 10 Perihal Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Seftifikat Keterampilan (SlCf) pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sefta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013 |
 |
2 |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 - Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah |
 |
3 |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi |
 |
4 |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi |
 |
5 |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing |
 |
6 |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional |
 |
7 |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi |
 |
8 |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi |
 |
9 |
Surat Edaran 09 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi |
 |
10 |
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |
 |
11 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi |
 |
12 |
Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |
 |
13 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi |
 |
14 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi |
 |
15 |
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |
 |
16 |
Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
|
 |