Saturday, 23 March 2013
Written by LPJK-P Sumatera Barat

Tugas Pokok dan Fungsi LPJK-P Sumatera Barat :

 

Tugas Pokok LPJK-P Sumatera Barat

a. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;

d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;dan

e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

 

Fungsi LPJK-P Sumatera Barat

a. Menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.

b. Melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi menengah dan kecil serta tenaga ahli madya, muda dan terampil diwilayahnya.

a. Mengawasi pelaksanaan proses sertifikasi pada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan tenaga kerja yang telah memperoleh lisensi di wilayahnya.

c. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat diwilayahnya.

d. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di wilayahnya untuk menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaanya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya di wilayahnya.

f. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi di wilayahnya.

g. Melaporkan kinerja Unit Sertifikasi di wilayahnya kepada Lembaga Tingkat Nasional secara berkala.

h. Melaksanakan pembinaan kepada unit sertifikasi provinsi yang belum memiliki lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri dan Lembaga Tingkat Nasional.

j. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

 

Pendanaan

1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari:

a. pendapatan imbalan atas pelayanan jasa Lembaga;

b. kontribusi dari anggota Lembaga;

c bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Selain dana sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan Lembaga.

Last Updated on Tuesday, 28 February 2017 10:08